Rabu, 24 Oktober 2012

Makalah Tentang: PROPINSI PAPUA

KEADAAN UMUM PROVINSI PAPUA
1. Letak Geografis 
     Provinsi Papua dengan luas 317.062 kilometer persegi terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk 2.851.999 jiwa (BPS, 2010). Luas wilayah provinsi Papua adalah 317. 062 (Km2). Jika dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia, maka luas wilayah Provinsi Papua merupakan 19,33 persen dari luas Negara Indonesia yang mencapai 1.890.754 (Km2) dan merupakan provinsi terluas di Indonesia.
 
.    Kondisi Topografis
Papua merupakan salah satu daerah yang terpencil, memiliki laut dan pantai, memiliki topografi yang kasar, memiliki iklim tropis basah yang puncak pegunungannya selalu ditutupi salju abadi. Diselimuti hutan dan hujan tropik basah dan hujan berekologi
  .     Sumber Daya Alam (SDA)
Provinsi Papua mempunyai sumber daya alam yang melimpah menyebabkan tingkat pertumbuhan tahunan Provinsi Papua jauh di atas rata-rata nasional untuk beberapa tahun, dan dari segi fiskal merupakan provinsi terkaya kedua di Indonesia. Sektor pertambangan, minyak dan gas (69%) mendominasi perekonomian di Provinsi Papua, diikuti oleh sektor pertanian (11%), administrasi pemerintahan (5%), sektor transportasi (4%), sektor komunikasi (4%), sektor konstruksi (4%), sektor perdagangan (4%) dan lainnya (3%).
4.     Demografis
Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Provinsi Papua terus meningkat. Pada tahun 2003 jumlah penduduk sebesar 1.823.872 jiwa, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.015.616 jiwa. Sedangkan data terakhir berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua sementara adalah 2.851.999 orang, yang terdiri atas 1.510.285 laki-laki dan 1.341.714 perempuan. Dengan luas wilayah Provinsi Papua sekitar 317.062 km2 dan didiami oleh 2.851.999 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak sembilan orang per km2, hal ini mengindikasikan bahwa masih luasnya wilayah di Provinsi Papua yang tidak berpenghuni.
5.     Keadaan Penduduk
Provinsi Papua Secara etno biologis Penduduk Papua merupakan suku bangsa yang memiliki pertalian etnis tersendiri dibandingkan dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Letaknya berada di ujung timur Indonesia, hidup di tengah keterasingan dan jauh dari kontak dengan kemajuan atau modernisasi. Kenyataan menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang kurang kondusif membuat masyarakat berada dalam tarap hidup yang cukup memprihatinkan. Pada saat ini sebagian besar orang Papua masih berbusana sederhana sebagai simbol keterbelakangan mereka, sebagian besar penduduk Papua masih primitif ibarat hidup di jaman batu, peramu (nomad). Mereka bermukim terpencar dan terpencil di lepas pantai, pesisir pantai, peralihan, lereng-lereng gunung, lembah-lembah serta celah-celah gunung yang sulit di jangkau bahkan jauh dari pusat-pusat pelayanan pemerintah
6.     Kondisi Sosial Ekonomi
Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan yakni kondisi perumahan sangat darurat, hidup dalam honai/ owa, tingkat inflasi dan harga barang dan jasa tertinggi di Indonesia, sebagian besar dari mereka nyaris tanpa busana dan pola perekonomian subsisten. Selain itu tingkat pendidikan relatif rendah, angka buta huruf mencapai lebih dari 70%, tinggat kesehatan rendah dan gizi rawan, Angka Kematian Bayi Tertinggi di Indonesia, Prevalensi HIV/AIDS Tertinggi di Indonsia, Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia, Korupsi Tertinggi di Indonesia, Kinerja Pemerintah Terendah di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia Papua urutan ke 33 dari 33 propinsi di Indonesia.
II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI PAPUA SAAT INI
1.     Propinsi Termiskin di Indonesia
Sumber Daya Manusia (SDM) dari 2 juta lebih penduduk yang ada saat ini, hampir setengah penduduk Papua yaitu 40,78% hidup dengan status Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 2010 menunjukkan Propinsi Papua merupakan Propinsi termiskin di Indonesia yakni 34,88%. Sedangkan bila dibandingkan dengan  Propinsi-Propinsi yang sumber daya alamnya lebih rendah dari Propinsi Papua justru angka kemiskinan lebih baik, misalnya Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 23,03%, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 21,55%, Propinsi Bangka Belitung 18,94%. Padahal saat ini Papua adalah Propinsi dengan kewenangan Otonomi Khusus (UU 21 Tahun 2001) dengan dana pembangunan perkapita tertinggi di Indonesia. Total dana Otonomi Khusus 2002-2009 sebesar 9,353 triliun dan Infrastruktur 2007-2009 dengan dana 2,5 triliun. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Propinsi Papua adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Propinsi Papua yang juga paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 2.99%. Bila dibandingkan dengan Propinsi Lainnya maupun juga secara nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan hanya 0.68% sampai dengan 1% saja. 
2.     Tingkat Inflasi dan Biaya Hidup Tertinggi
Tinggi-rendahnya tingkat inflasi dapat mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di suatu daerah. Stabilitas harga di Propinsi Papua selain disebabkan karena peningkatan inflasi tiap tahun, juga diakibatkan karena jarak tempuh distribusi barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke Propinsi Papua yang sangat jauh sehingga memakan besarnya biaya transportasi. Propinsi Papua, harga Semen 1 Sak di Jayapura 70 ribu, Wamena 500 ribu dan Puncak Jaya 1,2 juta. Harga Beras bermerek berisi 25 kilogram Rp.750.000-Rp.800.000 per karung di Puncak Jaya, sedangkan di Jakarta Beras yang bermerek dan bermutu tinggi seperti Pandanwangi atau Rojolele untuk 25 kilogram hanya Rp.80.000,- per karung. Di Pegunungan Bintang, harga Minyak Bensin untuk 1 liter mencapai Rp.40.000, sedangkan saat ini harga nasional hanya Rp.4.500,-. Melambungnya harga barang di daerah Pedalaman Papua ini, selain karena adanya tingkat inflasi yang tinggi, juga karena moda transportasi untuk melayani penduduk pedalaman Papua hanya dilalui melalui jaringan transportasi udara. Sementara itu, pemerintah Propinsi Papua belum mampu melakukan upaya pengendalian jalur distribusi barang dari pusat produksi sampai di konsumen di wilayah Papua. Padahal konsumen terbanyak berada di Pedalaman Papua yang merupakan jumlah penduduk paling padat yaitu 1,2 juta  di 10 kabupaten yang ada di daerah pegunungan Tengah Papua, atau 60% dari keseluruhan jumlah penduduk Papua.
3.     Indeks Pembangunan Manusia Terendah di Indonesia
Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari perbandingan harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang diukur dari angka tingkat baca tulis pada orang dewasa serta standar hidup layak maka, untuk Indonesia pada tahun 1999 IPM 64,3% menjadi 71.17% di tahun 2008. Sedangkan Propinsi Papua tahun 1999 IPM 58,8% menjadi 64,00 di tahun 2008. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Papua paling rendah dari rata-rata nasional dan terendah diantara propinsi lainnya di Indonesia. Bahkan bila dibandingkan dengan Propinsi yang termiskin sumber daya alamnya seperti Sultra 69.00, Bengkulu 72.14, Jambi 71.99.
4.     Tingkat Partisipasi Pendidikan Terendah di Indonesia
Pada tahun 2007, tingkat partisipasi pendidikan Sekolah Dasar di Propinsi Papua 82.92% (BPS, 2007), sedangkan rata-rata nasional lebih dari 93.75%. Dengan angka ini menempatkan Propinsi Papua berada di posisi ke 33 dari 33 propinsi di Indonesia, artinya tingkat partisipasi pendidikan di propinsi Papua paling rendah di Indonesia. Bila kita menganalisis secara mendalam ternyata tingkat partisipasi pendidikan propinsi Papua 2007 sebesar 82,92% lebih buruk atau cenderung menurun dari pada tahun 2004 yaitu 85,21%.
5.     Tingkat Kepadatan Penduduk Rendah
Kepadatan Penduduk Propinsi Papua tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 kepadatan Penduduk Propinsi Papua adalah 2 orang penduduk tiap 1 Km², dan pada tahun 1990 menjadi 5 orang Penduduk tiap 1 Km², kemudian pada tahun 2005 kepadatan penduduk di Papua tidak mengalami peningkatan tiap Km² hanya dihuni oleh 7 orang. Jumlah tersebut di atas berbeda dengan propinsi lain di Indonesia, misalnya Jawa Barat 757 orang tiap1Km², Sumatera Utara 169 orang tiap 1Km². Serta masih lebih rendah dari kepadatan penduduk rata-rata nasional, 116 orang tiap 1Km². Bila dianalisis maka ternyata pemerintah propinsi Papua kurang memperhatikan aspek penataan ruang dan penduduk lokal di Papua.
6.     Papua Terisolir dan Terpencil
Dalam rangka mengatasi Permasalahan infratruktur Jalan dan Jembatan di wilayah Propinsi Papua, maka pemerintah pusat telah menargetkan 11 ruas jalan strategis dan prioritas  Propinsi Papua 2010-2014 yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan perioritas. Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas membutuhkan dana sebesar 9,78 triliun rupiah. Pembangunan 7 ruas jalan strategis itu adalah: Nabire-Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura-Wamena dan Mulia (733 km), Timika-Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km), Serui-Menawi dan Saubeba (499km), Jayapura-Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke Waropko (557 km), dengan total 2.056 km. Sementera itu 4 ruas jalan prioritas Propinsi Papua sebanyak 361 km; Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura. Strategi penerobosan isolasi dan daerah terpencil di Papua tersebut di atas merupakan program pemerintah pusat. Meskipun periode Pemerintahan ini akan berakir, namun sampai saat ini pemerintah propinsi Papua belum mempunyai grand design pembangunan infrastruktur di Papua. Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua adalah moda transportasi udara. Pada saat ini di Papua terdapat 300 buah lapangan terbang perintis, dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975 serta tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa.
7.     Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terkecil Di Tengah Kelimpahan
PT Freeport Indonesia belum menjalankan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, misalnya dikabarkan belum membayar Pajak Pertambangan Umum (PPu) kepada propinsi Papua sebesar 80%. Sebuah sumber mengungkapkan bahwa sampai saat ini Freeport hanya mampu membayar Pajak Bagi Hasil (PBh) sumber daya alam sebesar 18% sekitar 500 miliar saja dari yang seharusnya 80% atau sekitar 6 triliun rupiah sesuai dengan amanat Otonomi Khusus. Sementara keuntungan yang didulang Freeport setiap tahun terus meningkat. Laba bersih tahun 2002 RP.1,27 triliun, 2003 menjadi 1,62 triliun, tahun 2004 menjadi 9,34 triliun. Sekali lagi itu laba bersih bukan  sales atau laba kotor. Rupanya amanat Otonomi Khusus tentang bagi hasil Pajak Pertambangan Umum 80% untuk Propinsi Papua dipermainkan oleh pemerintah pusat. Pemda Papua seakan-akan bodoh sehingga dibodohi oleh mereka yang merasa pintar. Dampaknya bisa kita lihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua yang relatif kecil yaitu RP 360 miliar pada tahun 2009 (bandingkan saja PAD DKI Jakarta tahun 2009 mencapai 10,363 trilliun).
8.     Bahaya HIV/AIDS yang mengancam Papua
Kasus-kasus HIV–Positif yang terdeteksi melalui survailans dengan bantuan hasil test reagent ELISA maupun juga Western blot  menemukan bahwa sampai dengan Agustus 2010 di Propinsi Papua sebanyak 5.000 Warga Papua terkena AIDS. Diprediksikan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS akan meningkat tajam pada tahun-tahun mendatang. Berbeda dengan kasus HIV/AIDS di Pulau Jawa yang penularannya melalui jarum suntik, untuk Propinsi Papua penularannya lebih banyak melalui hubungan seksual sembarangan. Peningkatan jumlah prevalensi HIV/AIDS ini akan terus meningkat secara deret ukur, sementara angka kelahiran mengalami pertumbuhan minimal (minimizing zero growth) secara deret hitung sehingga diperkirakan penduduk Papua terancam berkurang drastis.
9.     Epidemi Korupsi yang Menggurita di Papua
Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan "Political & Economic Risk Consultancy" (PERC) yang berbasis di Hong Kong menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada tahun 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Sedangkan, posisi kedua ditempati oleh Kamboja sebagai negara paling korup. Sementara itu, Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dilakukan pada September sampai dengan Desember 2008, bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan persepsi pelaku bisnis setempat. Yogyakarta Kota Terbersih dari korupsi  mendapatkan skor Tertinggi yaitu 6,43. Sementara itu Manokwari (3,39) termasuk Kota Terkorup, dan rata-rata sebagian besar kota di Propinsi Papua termasuk jajaran 10 besar kota terkorup di Indonesia.
10.  Penduduk Papua  Terancam Berkurang Drastis
Jumlah Penduduk Propinsi Papua pada tahun 1971 adalah sebanyak 923.449 jiwa, maka berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 menjadi 1.684.144 juta jiwa, dan di tahun 2005 menjadi 1.875.388 juta jiwa. Dimana pada tahun yang sama untuk Propinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan secara drastis dari 6.621.831 juta jiwa di tahun 1971 menjadi 11.642.488 di tahun 2000 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 12.450.911 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk nasional mengalami peningkatan dari 119.208.229 juta jiwa di tahun 1971 dan 205.132.458 pada tahun 2000 serta 237,6 juta jiwa di tahun 2010. Semua diakibatkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya ; 1/ Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hidup sehat dapat dikatakan bahwa dari faktor kesehatan yang belum memadai dan juga kurangnya tenaga kesehatan dan ahli dalam mensosialisasikan ke masyarakat, 2/ Keadaan wilayah atau daerah di Papua hampir sebagian masih banyak daerah yang berupa hutan dan pegunungan dimana kondisi wilayah yang begitu sulit untuk dilakukan pembangunan secara teratur, sehingga sulit untuk menjangkau masyarakat yang ditempat-tempat terpencil seperti diatas gunung, 3/ Sering terjadinya perang antar suku yang juga biasanya memakan korban terhadap masyarakat pribumi di Papua,dan masih banyak lagi yang menyebabkan penduduk Papua berkurang secara drastis disamping oleh berbagai faktor diatas termasuk kematian yang disebabkan oleh berbagai penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya.
III. PAPUA DALAM PANDANGAN PANCA GATRA
1.     Gatra Ideologi
Upaya memelihara kondisi demografi, keanekaan suku, budaya atau sumber daya manusia yang ada di Papua tentu disatukan dengan ideologi nasional sebagai perekatnya bangsa yang mempunyai arah dan tujuan bangsa.
2.     Gatra Politik
Solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di papua dapat di selesaikan bila pemerintah daerah provonsi papua membangun kapasitas kelembagaan pemerintah secara baik, peningkatan insfrastruktur politik di papua, kelembagaan legislatif dan eksekutif perlu ditingkatkan melalui pengembangan kelembagan dan mutu sumber daya manusianya sehingga tercipta pelayanan pemerintahan yang baik (clean and good governance).
3.     Gatra Ekonomi
Berrbagai persoalan ekonomi yang telah disampaikan diatas tentu bisa diselesaikan bila membangun basis ekonomi yang kuat. Sumber daya alam yang melimpa akan dapat manfat bila mampu mengelola dan memberi kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat papua sehingga rakyat papua lebih baik dan sejahtera.
4.     Gatra Sosial Budaya
Kehidupan orang Papua sejak lahir dari keanekaan budaya yang unit. Secara lebih luas bahwa pandangan hidup, agama, perilaku, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sifatnya sederhana. Dalam konteks ini pola sosial budaya yang terbentuk di papua tentu bukan menjadi ancaman namun sebagai potensi yang dapat dikembangkan dengan unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya.
5.     Gatra Pertahanan dan Keamanan
Berbagai konflik politik yang terjadi di papua, khususnya bagi mereka yang ingin memisahkan diri dari NKRI merupakan ekspresi dari kondisi kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan.  Ancaman terhadap NKRI akan dapat diselesaikan bila faktor-faktor yang mendorong pemberontakan di Papua diselesaikan secara menyeluruh.
IV. SOLUSI PENYELESAIAN
1.     Pembangunan dari Sudut Pandang Masyarakat bukan dari sudat pandang penguasa karena yang mempunyai pembangunan itu rakyat;
2.     Pemerintah Sebagai Fasilitator, Koordinator dan Pelaku Pembangunan bukan hanya sebagai subjek pembangunan;
3.     Menjaga Momentum Darurat (Emegency) supaya pembanguna di papua selalu menjadi perhatian tiap saat;
4.     Membuka Pusat Logistik untuk Titik-Titik Strategis Pembangunan karena luas wilayah papua sulit dijangkau kalau terpusat di Jayapura;
5.     Pembentukan TIM Terpadu Untuk Mempermudah Pelayanan agar dalam pembangunan saling koordinasi antar unit pemerintah;
6.     Konsisten untuk Membangun Kepercayaan;
7.     Memberi Kepercayaan Berdasarkan Kompetensi sehingga tidak asal menempatkan pejabat;
8.     Perlu Kebijakan Penggunaan Anggaran Bersifat Khusus karena di papua tidak semua sistem penggunaan anggaran nasional bias dijalankan;
9.     Bekerja Ibarat Mesin Disertai Remunerasi. Penerapan renumerasi agar tidak terjadi korupsi;
10.  Pengawasan dan Pengendalian juga demi memastikan pembangunan berjalan dan minimalisasi korupsi;
11.  Perlunya Lembaga Satuan Anti Korupsi (SAK) di Papua;
12.  Welcome Pada Investor Untuk Publik Private Partnership;
13.  Membangun Perumahan dan Permukiman;
14.  Mengembangkan Komunikasi Yang Humanis dan Rendah Hati;
15.  Revitalisasi Pendidikan dan Revolusi Pengembangan SDM di Papua;
16.  Distribusi Anggaran Melalui Tiga Komponen (Pemerintah, Adat dan Agama);
17.  Revitalisasi Kesehatan di Propinsi Papua.
DAFTAR PUSTAKA
1.     Agus Sumule, Ph.D, Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua. 2003. Gramedia, Jakarta
2.     Natalis Pigai, Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua. 2001. Sinar Harapan, Jakarta  
3.     Natalis Pigai, Arah Baru Pembangunan Papua, 2010, BRR Aceh-Nias, Aceh
4.     Natalis Pigai, Dialog Solusi Jakarta dan Papua, Opini Koran Sinar Harapan, 29 Juli 2012,  Jakarta, 
5.     Kompas, Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik, 2008, Penerbit Kompas, Jakarta
6.     BPS, Papua Dalam Angka, 2010, 2011 dan  2012, BPS Provinsi Papua

                                                         dibuat oleh :
NAMA                               : SHENNY FITHRIANI
NPM                                  : 1206324164
FAKULTAS                     : PASCASARJANA
PROGRAM STUDI     : KAJIAN KETAHANAN NASIONAL                                          
UNIVERSITAS INDONESIA
SELENGKAPNYA..

Selasa, 23 Oktober 2012

PEOPLE, STATE AND FEAR; The National Security Problem in International Relations



Pengantar.






            Sesungguhnya keamanan merupakan suatu upaya untuk membebaskan dari ancaman oleh kekuasaan negara dan menjaga kebebasan manusia dari musuh-musuhnya. Oleh karena menjaga keamanan maka seringkali dapat digunakan segala upaya termasuk penggunaan kekuatan untuk melindungi mereka. Pada zaman ini persoalan keamanan menjadi penting ketika terjadi permusuhan dan pertentangan antar individu atau negara masih ada di muka bumi ini. Thesis Jhon Galtung, ahli folemologi telah menyatakan secara gamblang bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan antara  yang idealitas dan realitas. Oleh karena itu, persoalan keamanan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan di zaman ini. Dalam konteks keamanan maka Buku karangan Barry Buzan tentang People, States and Fear, secara tegas dan jelas menitikberatkan pada masalah keamanan nasional dalam pergaulan internasional. Barry Buzan menyadari bahwa dalam era globalisasi hubungan antar negara mendatangkan keuntungan positif, namun sisi lain menyebabkan negara dan rakyatnya dalam keadaan bahaya. Dalam karyanya, People, State and Fear Buzan menunjukkan pemahaman yang lebih luas tingkat keamanan berbasis dan sektor. Tiga tingkat yang direferensikan dan dibahas secara rinci dalam karyanya adalah individu, negara dan sistem internasional.

Isi Buku
            Barry Buzan pada awal buku khususnya bagian pertama dimulai dengan analisa Buzan tentang keamanan Individual dan keamanan Negara sebagai satu kesatuan aspek yang harus dianalisa dengan cara yang sama. Khusus untuk keamanan individu sebagai problem sosial, meskipun Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan individual tidak mudah didefinisikan, namun faktor-faktor kehidupan, kesehatan, kedudukan, kekayaan, kebebasan, kemiskinan dan kelaparan menjadi masalah ketika rakyat dalam bahaya dan ketakutan saat adanya ancaman .  Problem sosial yang muncul saat adanya perang merupakan sesuatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
            Pada bagian pertama yang membahas tentang keamanan individu dan keamanan Negara tersebut Barry Buzan juga menyoroti khusus mengenai keamanan individu dilihat dari dua sudut pandang yakni ketertiban sosial (internal social order) dan keamanan eksternal (group defence). Dalam konteks ini Buzan membagi pemahamannya dalam model: minimal dan maksimal. Dimana model minimal berangkat dari basis berfikir filsul jhon lock tentang kontak sosial antara Negara dan Rakyat sehingga keamanan merupakan bagian dari individu, sementara bagi model maksimal adalah hanya kaum elitlah yang mempunyai tanggungjawab mengemban keamanan individu atau Negara dan konsep ini adalah berlandaskan pada teori marxisme.
            Pada bagian pertama Buzan juga mengatakan bahwa Negara merupakan pusat atau sumber ancaman. Tidak dapat disangkal bahwa warga negara atau individu juga mengalami banyak tantangan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Negara. Hal ini tentu lebih banyak dilakukan dengan khususnya bagi Negara yang menerapkan sistem otoritarian dimana secara hukum maupun juga politik kurang memberi kebebasan kepada warganya misalnya kekejaman Pol Pot di Kambodja, Kekejaman Holocaust oleh Nazi di Jerman, Sistem Apartheit di Afrika Selatan.

            Pada bagian Kedua, Barry Buzan menyoroti tentang kemanan nasional dan sifat-sifat yang terkandung didalamnya. Terkait dengan bagian ini kolom keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar". Tiga sifat penting dari pengertian klasik adalah: pertama, identifikasi “nasional” sebagai “negara”; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu.
The Idea of StateLine Callout 4: The Idea of State
Physical base of state
Line Callout 4 (No Border): Physical base of stateInstitutional expression of the state
Line Callout 2: Institutional expression of the state

The component part of the state
            Dengan demikian, Negara bangsa dalam membangun keamanan nasional terlebih dahulu mengidentifikasi landasan-landasan yang dapat dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional. Barry Buzan pada bagian ke-2 dalam buku people, states and fear mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Apa yang Buzan sebut landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang “wawasan kebangsaan”; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; Sedangkan  apa yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya. Dalam konteks seperti itu, kalaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.
            Pada bagian Ketiga, Barry Buzan menceritakan tentang  ketidakstabilan nasional dan sifat-sifat ancamannya. Sehingga hubungan negara dan sistemnya dalam hal ini serangan (threats) dan kerentanan dengan ketidakstabilan nasional.  
            Ancaman (threat) dan kerentanan keamanan (vulnerability) adalah dua istilah yang sering dipakai bersama-sama dalam pembicaraan masalah keamanan. Karena eratnya hubungan kedua terminologi ini orang kadang keliru dalam penggunaannya. Dalam konteks keamanan  menurut Barry Buzan dalam People, States and Fear bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek threat (ancaman) dan vulnerability (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut. Tidak seperti kerentanan, aspek ancaman sulit untuk diidentifikasikan. Hal itu disebabkan karena bentuk ancaman seringkali lahir dari persepsi aktor pembuat kebijakan dan belum tentu secara subtantif adalah nyata. Ancaman dan kerentanan inilah yang menjadi konteks hadirnya ketidakamanan nasional (national insecurity).
            Tingkat kerawanan sebuah negara berhubungan erat dengan lemahnya sebuah bangsa dan lemahnya kekuatan yang dimiliki. Kekuatan yang lemah (weak powers) berarti ketidakmampuan mereka dalam menghadapi pengaruh-pengaruh sistem negara-negara kuat di sekitar mereka, seperti negara tetangga atau negara adidaya, serta ditambah dari fakta bahwa kebanyakan diantara mereka adalah negara kecil. Negara dengan kekuatan lemah adalah belum tentu negara lemah. Namun negara dengan kekuatan lemah, kelemahannya diukur berdasarkan kapabilitas militernya yang relatif inferior terhadap negara lain dalam sistem, terutama tetangga-tetangganya dan kekuatan besar pada saat itu .
            Weak states umumnya adalah weak power, dimana kerentanannya mencapai tingkatan yang tertinggi. Secara kontras dikotomi negara diatas juga menimbulkan dikotomi negara yang lainnya dengan kriteria strong atau kuat baik kapabilitas power-nya maupun kapabilitas ekonominya.
            Ketidakamanan nasional merupakan fenomena yang berkebalikan dari konteks keamanan nasional. Hal ini terjadi ketika ancaman mulai merasuki wilayah nasional dari suatu negara. Menurut Barry Buzan, ada lima tipe dari ancaman yang dibagi atas aspek-aspek militer, politik, societal, ekonomi dan ekologi .  Kelima tipe ancaman  yang dapat menyebabkan ketidakamanan nasional (national insecurity) tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Pertama Militer, ancaman militer menduduki inti tradisional dari keamanan nasional. Tindakan-tindakan militer dapat dan biasanya mengancam segala komponen Negara; Kedua Politik, ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi pemerintah. Tujuannya bisa untuk menekan pemerintah yang berkuasa dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah, atau menciptakan intrik politik yang mampu menganggu jalannya pemerintahan sehingga pula melemahkan kekuatan militernya.
Ketiga Sosial, perbedaan antara ancaman politik dan ancaman sosial yang dapat terjadi di sebuah negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik seperti yang terjadi di jazirah Arab dengan Israel, atau dapat pula dari perbedaan kultur, seperti penetrasi umat Islam fundamentalis terhadap kebijakan dunia Barat; Keempat ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Kelemahan dalam bidang ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi.
Kelima Ekologi, ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara. Gempa bumi, angin topan, banjir, gelombang air pasang, dan musim kemarau mungkin mengakibatkan kehancuran di suatu negara. Tapi itu semua dilihat sebagai bagian dari manusia melawan alam, sedangkan pokok persoalan keamanan timbul dari perjuangan manusia dengan yang lainnya. Dalam skala terkecil dari ancaman ekologi yaitu kegiatan dari suatu negara dapat mempengaruhi negara lain.

           
Pada Bab selanjutnya Barry Buzan juga menyoroti tentang ancaman suatu Negara yang disebabkan karena sistem politik internasional suatu Negara dan sistem Politik Internasional. Dalam konteks politik internasional pengalaman pada perang dunia ke dua dan juga perang dingin yang menciptakan polarisasi ideology dunia menyebabkan banyak Negara mengalami chaos atau anarchis di dalam negaranya akibat konspirasi yang diciptakan oleh actor-aktor yang bermain dalam perang dingin. Demikian pula Barry Buzan juga menyoroti tentang ancaman terhadap Negara akibat sistem ekonomi internasional. Dalam hal ini terbentuknya regionalism ekonomi dan juga pasar tunggal serta system kapitalisme, merchantilisme, komunisme menyebabkan ancaman yang serius bagi suatu Negara.
            Kemudian dalam buku Barry Buzan pada 2 bab terakhir menyoroti tentang dua bentuk ancaman yang dihasilkan dari pengembangan instrumen militer suatu negara. Yang pertama berasal dari senjata yang dimiliki aktor itu sendiri atau negara itu sendiri  yang menghasilkan ancaman penghancuran, dimana lebih dikenal dengan sebutan defense dilemma (dilema pertahanan). Kedua adalah berasal dari senjata yang dimiliki aktor lain atau Negara lain yang menghasilkan bentuk ancaman kekalahan, dimana nantinya disebut sebagai security dilemma (dilema keamanan).
Kesimpulan
Dengan demikian menurut Barry Buzan dalam buku People, State and Fear secara umum menyatakan bahwa ada tiga actor utama yang berperan penting dalam ancaman terhadap suatau Negara yakni, Rakyat, Negara dan Sistem Internasional. Rakyat dapat saja menjadi korban perang, atau objek perang tetapi juga memegang peran penting sebagai bagian dari komponen pertahanan dalam menghadapi musuh Negara lain. Selanjutnya pemerintah selain melindungi rakyat dari ancaman musuh juga seringkali Negara dengan elit pemimpinnya yang otoriter juga dapat saja menjadi ancaman bagi masyarakat dan demikian pula ancaman Negara khususnya dari musuh-musuh Negara lain. Dalam sistem internasional ancaman terhadap negara tidak hanya dalam bentuk ancaman militer namun juga ancaman ekonomi dan politik internasional.  

Barry Buzan, People, States and Fear, hal. 18
Ibid.
Ibid, hal.21-24
Ibid.25
Buzan, 40
buzan, 44
buzan, 52
buzan, 62
Buzan, People, States and Fear, hal.73-75
Ibid.
Ibid, hal.73-74
Buzan, hal.74
Buzan, Ibid. 75-92
Buzan, hal. 93-121
Buzan, hal. 128-149
Buzan, 156-170
BUzan, hal. 173-207
SELENGKAPNYA..
Template by : kendhin x-template.blogspot.com